Bahkan, hanya 14 kecamatan yang benar-benar tidak memiliki SMA atau SMK, baik negeri maupun swasta.
“Kalau kebutuhan hanya 128 titik, kenapa justru dibangun 144 USB? Ini perlu ditinjau ulang agar tidak terjadi pemborosan,” ujarnya.
Maulana juga mendorong agar anggaran pendidikan dialihkan ke sektor yang lebih membutuhkan, seperti peningkatan insentif guru honorer, guru ngaji, serta dukungan terhadap pesantren, kiai, dan santri.
Selain itu, Maulana juga meminta agar perizinan bagi sekolah swasta tidak dipersulit agar bisa turut membantu pemerataan pendidikan.
“Kualitas pengajar yang sejahtera akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Guru yang tersenyum karena mendapatkan honor yang layak akan mengajar dengan hati,” tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
