Menurutnya, Gubernur Dedi Mulyadi jangan sampai menangani persoalan lingkungan hanya pada 100 hari kerja saja. Melainkan, 17 tuntutan ini harus bisa disikapi oleh politisi Partai Gerindra itu selama menjabat sebagai gubernur.
"100 hari ini saya tidak berharap gebrakan-gebrakan beliau, kami apresiasi hingga saat ini itu cukup baik tapi bukan berarti di masa 100 hari saja. Tapi setidaknya gebrakan itu kami bisa lihat parameternya 17 isu yang kami sodorkan kepada Dedi Mulyadi itu betul-betul di sikapi," jelasnya.
Dari 17 isu tersebut ada beberapa yang paling penting seperti, buruknya tata ruang kota di 27 daerah yang ada di Jawa Barat. Kondisi ini dirasakannya sudah sangat memprihatinkan dan akan berdampak ke bencana alam.
"Lalu yang kedua, bahwa penyusutan kawasan hutan itu telah disebabkan oleh kegiatan-kegiatan Perum Perhutani yang di mana lebih banyak dominasi selama ini Perum Perhutani itu melakukan atau mengeluarkan KSO-KSO untuk melakukan tambang dan pengembangan wisata," kata dia.
Selain itu, saat ini mafia tanah tidak hanya terjadi di internal ATR/BPN tapi juga di wilayah perkebunan yang cukup besar di mana pengembangan wisata, pengembangan properti itu juga terjadi di kawasan tersebut.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
