Iskandar mengingatkan agar kasus seperti Duta Palma Group dijadikan pelajaran, bukan diulang.
Jika pengelolaan Agrinas tetap berlanjut tanpa dasar hukum yang kuat, Iskandar menilai bukan tidak mungkin BPK akan mengeluarkan opini audit disclaimer—tanda pengelolaan tidak layak. Dampaknya bisa menyasar reputasi BUMN itu sendiri hingga ke proyek strategis seperti Danantara.
"Ingat, BUMN itu wajah pemerintah di sektor bisnis. Kalau PT Agrinas Palma Nusantara jadi alat cuci sawit ilegal, publik makin sinis. Kepercayaan makin luntur, apalagi kalau Danantara sebagai alat investasi negara yang baru digadang-gadang malah bisa ikut terseret," jelasnya.
"Kalau dasar asetnya bermasalah, investor bisa kabur, ekonomi makin goyah. Niat baik Presiden Prabowo bisa hancur di tangan anak buahnya sendiri," lanjutnya.
Atas dasar itu, IAW mendesak agar DPR dan Kementerian Keuangan berhati-hati dalam mengakui klaim kepemilikan atas lahan tersebut. Mereka juga mendorong agar BPK turun tangan segera untuk melakukan audit ulang dan mencegah masalah lebih besar.
“Presiden Prabowo sudah di jalur yang benar. Tapi kalau tata kelola keuangan negara berantakan, agenda besar Presiden bisa runtuh oleh manuver anak buahnya sendiri. Sawit Indonesia bisa jadi simbol keberhasilan, asal dikelola dengan aturan,” tandasnya.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
