Maulana meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mencari solusi alternatif yang tidak merugikan pihak manapun. Menurutnya, esensi dari Sekolah Rakyat adalah memperluas akses pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, misi yang juga diemban oleh SLBN A Pajajaran.
"Semua pihak pasti sepakat bahwa pendidikan harus inklusif dan merata. Tapi memperluas akses pendidikan tidak boleh dengan menghilangkan yang sudah terbukti berjasa. Perlu ada kebijakan yang lebih bijak dan berkeadilan," katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan agar Kemensos dan Pemprov Jabar tidak sekadar menjalankan program pusat tanpa mempertimbangkan kondisi lokal yang sudah eksis dan memiliki nilai sejarah.
"Saya berharap Kemensos dan Pemprov Jabar tidak buta menjalankan program. Duduklah bersama untuk cari solusi agar Sekolah Rakyat tetap bisa berjalan tanpa menyingkirkan sekolah bersejarah seperti SLBN A Pajajaran," ucapnya.
Sebagai solusi, Maulana mengusulkan agar tanah SLBN A Pajajaran dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat atau mengubah status sekolah tersebut menjadi SRLB (Sekolah Rakyat Luar Biasa) Negeri. Dengan begitu, fungsi pendidikan dan nilai sejarahnya tetap terjaga.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
