"Saya berharap anak-anak Jawa Barat bisa unggul di bidang teknologi, pertanian, industri, perikanan, dan kewirausahaan. Untuk itu, mental mereka harus dipersiapkan sejak dini," jelasnya.
Program barak militer ini pun tidak berdiri sendiri. Dedi sebelumnya juga telah menggulirkan beberapa kebijakan yang menuai perhatian publik, seperti jam malam untuk pelajar, aturan masuk sekolah lebih pagi, hingga wacana penghapusan pekerjaan rumah (PR).
Polemik Barak Militer dan Tantangan Legalitas
Di sisi lain, LBH PI menyoroti aspek hukum dari kebijakan barak militer yang diterapkan. Mereka menilai program tersebut minim landasan hukum dan berpotensi melanggar hak asasi anak-anak.
Menurut Adhel, tidak seharusnya pembinaan dilakukan dengan pendekatan militeristik yang bisa menimbulkan trauma. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkaji ulang metode yang digunakan dan menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.
"Bila tidak dihentikan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi kebijakan pendidikan di Indonesia," katanya tegas.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
