BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali jadi sorotan setelah dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kebijakan yang dianggap kontroversial itu melibatkan pengiriman anak-anak dengan perilaku menyimpang ke barak militer sebagai bagian dari program pembinaan.
Laporan dari sejumlah orang tua yang keberatan memicu diskusi publik terkait batasan antara pembinaan dan pelanggaran hak anak. Sejumlah pihak menilai pendekatan militeristik berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang dijamin undang-undang.
Dilaporkan Wali Murid Bekasi, Dedi Mulyadi Anggap Hanya Cari Sensasi
Seorang orang tua siswa bernama Adhel Setiawan mendatangi Bareskrim Polri pada Kamis (5/6/2025), didampingi Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia (LBH PI). Ia melaporkan Gubernur Jabar atas dugaan penyalahgunaan wewenang melalui kebijakan yang dianggap memaksa anak-anak menjalani disiplin militer.
Adhel menyampaikan bahwa meskipun anaknya tidak menjadi korban langsung, ia merasa perlu bertindak sebagai pencegahan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan secara luas tanpa dasar hukum yang jelas.
"Saya tidak ingin menunggu anak saya dibawa dulu baru bergerak. Ini soal perlindungan hak anak yang harus dijaga sejak awal," ujar Adhel kepada media.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
