"IUP PT Gag Nikel terbit sejak 30 November 2017 dan berlaku selama 30 tahun. Jadi tidak adil jika Menteri Bahlil disalahkan atas kondisi yang merupakan warisan dari masa lalu," tegasnya.
Ia menegaskan dukungannya terhadap kebijakan yang bersifat korektif, termasuk penangguhan izin sementara bila ditemukan indikasi pelanggaran atau muncul penolakan dari masyarakat.
"Yang dibutuhkan saat ini adalah pengawasan yang lebih ketat, audit terhadap semua perizinan, terutama di pulau kecil, serta melibatkan masyarakat lokal dalam setiap proses. Ini adalah momentum penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi sesaat," pungkas Daniel.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait