Apalagi, lanjutnya, Kementerian Dalam Negeri (Negeri) yang sebelumnya melarang berkegiatan di hotel untuk OPD karena adanya efisiensi anggaran, telah merebut dan mengizinkan kembali berbagai kegiatan dilaksanakan di hotel.
Dikatakan Iwan, kebijakan Kemendagri yang baru memberikan kelonggaran untuk Pemerintah berkegiatan di Hotel memang perlu dipelajari secara seksama, tidak langsung diputuskan.
"Jangan sampai efisien, tapi melupakan yang lain, jadi agak berat. Kan ketika hotel dibuka (boleh berkegiatan di hotel) berdampak pada pendapatan daerah," katanya.
Iwan pun meminta agar Kemendagri mengeluarkan aturan yang jelas tentang kebijakan berkegiatan di hotel dan restoran agar Pemerintah di daerah dapat menyesuaikan.
"Di pusat itu begitu cepat peraturan berubah, jangan sampai kita langsung merespon tanpa kita menyesuaikan peraturan, jadi kita harus bertahap, jangan sampai masih pakai yang lama, tidak boleh kegiatan di gedung ini malah di gedung, nanti malah jadi masalah," tandasnya. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
