BANDUNG, iNewsBandungraya.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menolak upaya damai dengan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) terkait sengketa lahan SMAN 1 Bandung (SMANSA Bandung). Pemprov Jabar telah resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Bandung atas putusan PTUN Bandung yang merugikan mereka.
Banding dengan nomor register perkara 131/B/2025/PT.TUN.JKT ini telah didaftarkan Biro Hukum Setda Pemprov Jabar pada Kamis, 12 Juni. "Banding sudah didaftarkan dan diterima pada tanggal 12 Juni kemarin di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)," kata Analis Hukum Ahli Madya Biro Hukum Setda Pemprov Jabar, Arief Nadjemudin, Jumat (13/6/2025).
Arief menjelaskan, materi banding akan memperkuat dalil-dalil dan menghadirkan bukti baru dari persidangan sebelumnya. Dengan pengajuan banding ini, Pemprov Jabar secara tegas menolak tawaran perdamaian dari PLK dan akan terus berupaya memenangkan sengketa lahan SMAN 1 Bandung.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta upaya hukum dilakukan maksimal. "Kami lakukan upaya hukum banding... secara maksimal all out, total. Karena ini yang jelas kan aset SMAN 1 dan BPN pun menyatakan bahwa itu sah," ujar Arief, mengutip instruksi Gubernur.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
