BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, merespons dengan santai terkait wacana penggabungan wilayah Cimindi ke Kota Cimahi. Menurutnya, hal tersebut merupakan urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
“Silakan saja dinegosiasikan dengan gubernur dan pemerintah pusat. Apa pun keputusan mereka, kita bisa bahas lebih lanjut,” ujar Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin (23/6/2025).
Andir Juga Berpeluang, Tapi Tak Semudah Itu
Farhan juga menyinggung soal kemungkinan wilayah Andir ikut bergabung ke Cimahi. Namun, ia menekankan bahwa proses tersebut tidak sesederhana kelihatannya karena menyangkut perubahan hukum.
“Mesti ubah undang-undang. Mangga weh, pembicaraan mah banyak. Bahkan Aceh Merdeka aja dulu pernah dibahas, tapi kan berhenti,” kata Farhan, memberikan analogi.
Diskusi Akademik Sah, Tapi Perlu Dasar Kuat
Ia mengakui bahwa Pemerintah Kota Bandung dan Cimahi memang sempat berdiskusi soal batas wilayah. Namun, menurut Farhan, hal itu masih sebatas diskursus akademik.
“Diskusi semacam itu sah-sah saja. Tapi tetap harus ada dasar hukum yang kuat. Selain itu, perlu mempertimbangkan realita politik, budaya, dan strategi ekonomi juga,” jelasnya.
Farhan menyebut, gagasan pelebaran wilayah sempat mencuat pada awal masa kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Namun sampai kini belum terealisasi karena prosesnya memang tidak mudah.
Tak Keberatan Sepanjang Masih NKRI
Secara prinsip kebangsaan, Farhan menegaskan bahwa pihaknya tidak keberatan apabila sebagian wilayah Kota Bandung, seperti Andir, bergabung ke Cimahi, selama masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kalau misalnya Andir mau diserahkan ke Papua Nugini, ya enggak masalah, yang penting jangan ribut. Santai aja,” ujarnya sambil berseloroh.
Namun Farhan menegaskan, pelepasan wilayah itu tidak akan serta-merta mengurangi persoalan utama Kota Bandung seperti kemacetan. Sebaliknya, dampak positif justru akan lebih banyak dirasakan oleh Kota Cimahi.
“Kalau kita mah tetap di Bandung Raya bareng-bareng. Tapi Cimahi yang nanti nambah pendapatan pajaknya,” ucapnya.
Gubernur Jabar Dukung Penataan Wilayah Cimahi
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan dukungannya terhadap rencana penataan batas wilayah Kota Cimahi yang sebelumnya dilontarkan oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana. Menurutnya, hal itu bisa menjadi solusi untuk pengelolaan wilayah yang lebih optimal.
“Sebagai gubernur, saya selalu hadir di setiap rapat paripurna kabupaten/kota dan bertanya langsung masalahnya. Ini perlu dieksekusi cepat,” kata Dedi saat menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi ke-24 Kota Cimahi, Sabtu (21/6/2025).
Dedi menegaskan perlunya koordinasi antara Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat agar penataan wilayah bisa disepakati bersama.
“Kadang ada wilayah yang secara administratif ada di kabupaten, tapi secara fungsi dan wajahnya sudah Cimahi. Ini harus dibicarakan dan disepakati bersama,” tegasnya.
Menurut Dedi, penggabungan wilayah seperti ini penting agar daerah yang fiskalnya terbatas bisa dikelola lebih optimal oleh daerah yang lebih siap.
“Toh, semuanya masih di Jawa Barat. Tujuannya supaya tata kelola wilayah lebih baik dan merata,” pungkasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
