BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Konflik internal yang berkepanjangan di tubuh manajemen Kebun Binatang Bandung kembali mencuat ke publik. Polemik yang tak kunjung selesai ini bahkan menyebabkan penutupan sementara area konservasi satwa, memicu keprihatinan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
Ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (3/7/2025), Farhan menyatakan kekecewaannya atas konflik yang terus berulang meskipun telah dilakukan berbagai upaya mediasi.
“Saya menghimbau pada manajemen, jangan berantem wae. APH sudah turun, pemerintah sudah turun, kurang naon?” tegas Farhan.
Konflik Berulang Meski Sudah Difasilitasi Pemkot
Farhan mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Bandung sudah berulang kali memediasi dan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berseteru. Namun, setiap kesepakatan yang dibangun justru gagal dijaga, dan konflik selalu kembali muncul.
“Setiap kali kita berembuk, sepakat, kita pulang, pasea deui (bertengkar lagi). Berembuk deui, pasea deui. Masing-masing malah bawa nama besar. Ini Kota Bandung, bukan arena konflik.”
Farhan menilai, jika situasi ini tidak segera diatasi, kerugian bukan hanya dirasakan oleh manajemen, tapi juga oleh hewan-hewan yang hidup di dalam kawasan konservasi.
“Kalau sampai margasatwa mati? Itu tanggung jawab siapa? Ini momen yang tepat untuk pengelola menunjukkan tanggung jawabnya.”
Izin Konservasi Ada di Tangan Yayasan, Bukan Pemerintah
Wali Kota Farhan juga menegaskan bahwa izin konservasi eksitu yang digunakan oleh Kebun Binatang Bandung merupakan wewenang dan tanggung jawab yayasan pengelola, bukan milik pemerintah daerah.
“Izin itu diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada yayasan. Buktikan bahwa Anda cukup layak dan bertanggung jawab menerima izin itu. Jangan terus jadikan ini tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.
Menurut Farhan, Pemkot Bandung justru telah memberikan banyak kelonggaran. Salah satunya adalah membebaskan kewajiban sewa atas lahan yang digunakan.
“Tanahnya milik pemerintah, tapi enggak pernah bayar sewa, enggak pernah bagi hasil. Hanya bayar pajak hiburan, itu pun kecil,” katanya.
Pemkot Tolak Mediasi, Akan Minta Kementerian Tinjau Ulang Izin
Ketika ditanya apakah Pemkot Bandung akan kembali memediasi konflik, Farhan dengan tegas menolak.
“Enggak akan. Saya sudah capek memediasi. Empat bulan terakhir sudah beberapa kali mediasi, tapi ujung-ujungnya tetap pasea deui,” ungkapnya.
Farhan menegaskan pemerintah bukan lembaga hukum yang bisa menentukan siapa yang benar atau salah.
“Kami bukan hakim. Tapi kalau sikap begini terus, saya akan meminta Kementerian Kehutanan meninjau ulang izin konservasi eksitu yang dimiliki pihak pengelola,” tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
