Beberapa contoh mencolok termasuk belanja spyware senilai Rp149 miliar pada 2018, serta anggaran Kejaksaan Agung sebesar Rp5,78 triliun pada 2024–2025 yang dipenuhi proses tender formalitas. Bahkan, catatan ketidakpatuhan dalam pengadaan mencapai Rp30,87 triliun pada 2017.
“Di saat negara kita sudah punya gawai kelas premium yakni spyware, lawful intercept, dan sistem intelijen digital, ironinya, saat massa pengunjuk rasa turun ke jalan, alat mahal itu justru tidak bisa hadir sebagai penjaga nyawa rakyat dari perilaku jahat provokator. Alat-alat itu nyaris tak terlihat fungsinya!,” tegas Iskandar.
Iskandar menyebut akar masalahnya terletak pada lemahnya tata kelola, banyak perangkat dibeli tanpa spesifikasi jelas, vendor dipilih tanpa kompetisi sehat, dan alat-alat tersebut tidak kompatibel atau tidak pernah digunakan sesuai peruntukannya. Banyak yang bahkan hanya disimpan sebagai simbol belaka.
Kondisi makin parah karena operator kerap tidak dibekali pelatihan memadai. Selain itu, banyak pejabat yang tidak memahami bagaimana sistem pengawasan digital seharusnya bekerja. Tanpa doktrin operasi, integrasi SOP, uji fungsi berkala, dan simulasi gabungan, perangkat berteknologi tinggi tidak akan pernah efektif.
Audit oleh negara pun disebut belum menyentuh aspek substansi. BPK cenderung hanya memeriksa dokumen administratif tanpa mengevaluasi sistem di lapangan atau kualitas server yang dibeli. Di sisi lain, klaim “rahasia negara” sering digunakan untuk menutup celah pengawasan publik.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
