“Bukti tersebut akan masuk ke kotak khusus untuk antisipasi bila hasil pemungutan suara dipertanyakan,” tutur Ade.
Selain teknologi, literasi digital masyarakat desa juga menjadi fokus utama agar warga memahami proses pemilihan berbasis elektronik dan tidak terpengaruh isu negatif.
Efisiensi Anggaran dan Penggunaan Vendor Aplikasi
DPMDes Jabar mengalokasikan anggaran Rp750 juta dari APBD Perubahan 2025 untuk pelaksanaan tahap awal Pilkades Digital, terutama dalam bimbingan teknis bagi panitia dan penyediaan sistem pemilihan.
Ade menjelaskan, pihaknya akan menyewa vendor aplikasi agar lebih efisien.
“Kalau buat aplikasi sendiri, penggunaannya hanya 8 tahun sekali, jadi tidak efisien. Karena itu, kami sewa penyedia layanan digital untuk platform pemilihan,” katanya.
Minimalisir Politik Uang dan Kecurangan
Dengan sistem digital, DPMDes optimistis praktik money politics dan kecurangan manual di lapangan dapat diminimalkan.
Selain efisiensi dan transparansi, pendekatan ini juga diharapkan menjaga kearifan lokal setiap daerah.
Ade menegaskan, Pilkades elektronik tetap akan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
“Pilkades digital tidak bisa diintervensi pihak mana pun, termasuk pemerintah provinsi. Semua proses terbuka dan hasilnya bisa dipantau masyarakat,” tegasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
