BOGOR, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyalurkan bagi bantuan masyarakat desa terdampak Pengaturan Pembatasan Kegiatan Tambang dan Operasional Angkutan Barang di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
Bantuan tahap pertama sebesar Rp3 juta diberikan kepada setiap warga terdampak, terutama pekerja harian, sopir truk tambang, dan pedagang kecil di sekitar lokasi tambang.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari kompensasi bagi masyarakat akibat penghentian sementara aktivitas tambang di kawasan tersebut.
“Tahap pertama mereka mendapat Rp3.000.000. Karena perencanaannya belum seluruhnya masuk APBD 2025, di tahun 2026 nanti kita siapkan lagi untuk pembayaran dua bulan berikutnya,” kata Gubernur saat penyerahan bantuan, Senin (3/11/2025).
Dedi menjelaskan, total kompensasi yang akan diterima warga mencapai Rp9 juta per penerima. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi dampak ekonomi akibat pembatasan kegiatan tambang yang selama ini menjadi mata pencaharian utama sebagian besar warga.
Dedi menilai, penutupan tambang juga membuka ruang untuk penataan tata kelola tambang yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Sektor pertambangan kalau dibiarkan itu hanya melahirkan dua hal, kerusakan alam dan disparitas kemiskinan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin,” ujar Dedi.
“Saya sedang merumuskan keadilan distribusi pajak agar masyarakat di sekitar tambang mendapat manfaat langsung dari pajak yang dipungut negara,” tutur Gubernur.
Menurut Dedi, pajak tambang dari wilayah Rumpin dan sekitarnya mencapai lebih dari Rp100 miliar ke kabupaten dan Rp25 miliar ke provinsi.
Dia berharap dengan sistem digitalisasi, penerimaan pajak bisa meningkat hingga lima kali lipat dan digunakan untuk insentif langsung bagi warga sekitar.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memastikan penutupan tambang di Parung Panjang demi kemaslahatan masyarakat. (FOTO: ISTIMEWA)
Editor : Agus Warsudi
Artikel Terkait
