Roy menjelaskan, alasan PHK perlu diverifikasi lebih jauh. Dalam sejumlah kasus, PHK dilakukan bukan karena perusahaan bangkrut, melainkan strategi perusahaan mengganti buruh tetap dengan pekerja kontrak, outsourcing, atau magang. “Praktik seperti itu sangat mungkin terjadi,” ujar Roy.
Selain UU Cipta Kerja, tutur Roy, gejolak sektor tekstil dan garmen juga dipengaruhi banjir produk impor dan kebijakan perdagangan global yang melemahkan posisi produsen domestik.
Untuk mencegah agar PHK massal tak terus terjadi, Dadan dan Roy mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat perlindungan industri lokal, meningkatkan daya beli buruh melalui kebijakan upah memadai, dan memastikan pengawasan ketenagakerjaan berjalan ketat agar perusahaan tidak memanfaatkan celah regulasi.
Diketahui, berdasarkan Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), PHK di Indonesia mencapai 70.244 pekerja sepanjang Januari–Oktober 2025.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi mencapai 15.657 orang. Kemudian, di posisi kedua, Jawa Tengah 13.545, dan Banten 6.863. Februari tercatat sebagai bulan PHK terbanyak, yakni 18.516 pekerja.
Editor : Agus Warsudi
Artikel Terkait
