Namun, hanya 12 kabupaten kota yang ditetapkan. Sedangkan sembilan kabupaten/kota lainnya dihapus atau tidak ditindaklanjuti.
"Dari 19 kabupaten dan kota yang mengajukan UMsK, tujuh kota kabupaten/kota yang dihapus atau tidak ditindaklanjuti," kata Agus.
Buruh, ujar Agus, mengapresiasi Dedi Mulyadi yang memberikan kesempatan agar tujuh kabupaten dan kota untuk memperbaiki UMSK untuk segera ditindalanjuti.
Namun, buruh meminta UMSK 12 kabupaten/kota direvisi. "UMSK 12 kabupaten dan kota minta direvisi," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat 2026 sebesar Rp 2.317.601 atau naik sebesar 0,7 persen dibandingkan 2025.
Sedangkan untuk upah minimum sektoral Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.339.995 atau naik 0,9 persen dibandingkan 2025.
Editor : Agus Warsudi
Artikel Terkait
