BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan persoalan proyek pembangunan tahun anggaran 2025. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan bahwa seluruh pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan akan melalui proses audit menyeluruh sebelum pembayaran akhir dilakukan kepada kontraktor.
Dedi menegaskan, tidak ada kompromi bagi pekerjaan yang hasilnya tidak memenuhi standar kualitas. Kontraktor yang dinilai bekerja asal-asalan dipastikan tidak akan menerima pelunasan secara penuh.
Dalam keterangannya di Bandung pada Minggu, Dedi mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar sebenarnya telah menyiapkan dana sebesar Rp621 miliar untuk menyelesaikan sisa kewajiban pembayaran proyek pembangunan. Namun, pencairan dana tersebut sepenuhnya bergantung pada hasil pemeriksaan dan evaluasi di lapangan.
"Pembayaran pekerjaan pembangunan senilai Rp621 miliar tersebut akan dilakukan setelah Pemda Provinsi Jawa Barat mengaudit hasil pekerjaan. Dengan begitu, akan diketahui kualitas pekerjaan itu termasuk sangat baik, baik, atau kurang baik," ujar Dedi.
Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran publik harus dilakukan secara bertanggung jawab. Menurutnya, uang negara tidak boleh dihabiskan untuk pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis maupun standar mutu.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
