Massa aksi juga menyoroti potensi dampak serius apabila PO benar-benar dialihkan ke luar Papua tanpa proses yang transparan.
Dampak tersebut mencakup kerugian bagi peternak lokal, penurunan pendapatan asli daerah (PAD), hilangnya lapangan kerja, dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap komitmen keberpihakan kepada ekonomi lokal dan Orang Asli Papua (OAP).
Dalam kronologi yang disampaikan, terdapat sejumlah indikasi yang dinilai perlu menjadi perhatian.
Antara lain, dugaan bahwa rencana pengalihan PO muncul sebelum alasan teknis disampaikan, ada upaya berulang untuk meminta persetujuan pemindahan PO ke DDF Jakarta.
Serta, perubahan alasan penghentian yang dinilai tidak konsisten, dari inspeksi, dugaan keracunan, hingga review internal.
Selain itu, perbaikan terhadap temuan inspeksi disebut tidak serta-merta mengembalikan PO. Sementara dampak kebijakan tersebut meluas hingga menyentuh program pemberdayaan masyarakat Papua secara keseluruhan.
Dari aspek hukum, penghentian dan dugaan pengalihan PO ini dinilai berpotensi memunculkan persoalan serius, termasuk kemungkinan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, hingga maladministrasi.
Kebijakan tersebut juga perlu diuji kesesuaiannya dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta semangat Otonomi Khusus Papua.
Karena itu, massa aksi mendesak ada keterbukaan informasi, investigasi independen, serta penyelesaian yang mengedepankan keadilan dan perlindungan terhadap investasi masyarakat lokal.
Selain itu, muncul pula dugaan adanya kepentingan bisnis atau kebijakan tertentu yang menguntungkan pihak di luar Papua. Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui audit independen, pemeriksaan dokumen, serta klarifikasi resmi dari seluruh pihak terkait.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
