Dia mengatakan, musyawarah merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat.
Dalam paparannya, ia menjelaskan, buku tersebut mengajak masyarakat untuk kembali memahami makna musyawarah sebagai prinsip dasar yang telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia sejak awal berdirinya negara.
Menurutnya, para pendiri bangsa telah menjadikan musyawarah sebagai landasan dalam menentukan berbagai kebijakan strategis, termasuk dalam memilih pemimpin melalui sistem perwakilan yang mengedepankan kepentingan bersama.
Bambang menilai proses musyawarah tidak hanya sebatas menghimpun berbagai pendapat, tetapi juga harus melibatkan individu yang memiliki kapasitas, pengetahuan, serta integritas sehingga keputusan yang dihasilkan mampu memberikan solusi terbaik bagi kepentingan publik.
"Buku 'Musyawarah (Syura): Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan yang Dikehendaki Publik' ini menginspirasi kesadaran kita bahwa musyawarah merupakan hal yang paling pokok atau hakiki dalam proses berbangsa dan bernegara, khususnya dalam proses pembentukan perundang-undangan yang dikehendaki publik," terang Bambang.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
