Langkah hukum pun sempat digadang-gadang akan menyasar para pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan tata ruang di kawasan sensitif tersebut.
"Jadi indikasi pidananya sudah ada. Jadi kami akan menuntut dua hal terkait dengan semua tenant yang disita oleh Pak Menko dan Pak Gubernur," ungkap Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.
Namun, memasuki masa satu setengah tahun pasca-Penyegelan, kawasan tersebut justru bersiap beroperasi kembali pada September 2026 dengan mengusung konsep baru berlabel ekowisata.
WALHI Jabar Pertanyakan Transparansi dan Pengawasan Pemprov
Kabar pengoperasian kembali lokasi bekas segel ini memantik reaksi keras dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat. Ketua WALHI Jabar, Wahyudin Iwang, menegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak bisa berlindung di balik pembagian kewenangan izin pusat untuk melepaskan tanggung jawab pengawasan.
"Kan ini mengenai soal kewenangan dalam penegakan hukum itu ada di ranah nasional ya. Meskipun sebetulnya tidak menghilangkan otonomi daerah di mana Gubernur juga memiliki kontribusi untuk melakukan pengawasan. Itu yang tentunya melekat, tidak lantas bagaimana izin itu ada di nasional lalu kemudian provinsi misal lepas tangan, tidak seperti itu," katanya, Selasa (25/8/2026).
Iwang menambahkan, peran gubernur dalam memantau secara berkala kondisi lapangan sangat vital agar pelanggaran serupa tidak berulang.
"Artinya proses pengawasan, monitoring itu wajib dilakukan oleh Gubernur. Sudah sejauh mana misal pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut terhadap kegiatan yang berada di wilayah perkebunan," ujarnya.
WALHI menilai ada ketidaktransparanan publik mengenai dokumen evaluasi lingkungan serta status hukum terbaru kawasan tersebut.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
