Datangi SMPN 2 Ngamprah, Bupati dan Ketua Komisi IV DPRD KBB Temukan Banyak Fasilitas Rusak

Adi Haryanto
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail bersama Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha saat memantau kondisi SMPN 2 Ngamprah yang sempat viral karena fasilitas sekolahnya banyak yang rusak, Senin (24/8/2026). Foto/Inews Bandung Raya

BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat mendatangi SMPN 2 Ngamprah.

Kedatangan mereka didampingi oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Plt Inspektorat Bandung Barat, untuk mengetahui kondisi sebenarnya dengan sekolah yang sempat viral karena fasilitas di sekolah banyak yang rusak.

Bupati Jeje Ritchie Ismail mengatakan, hasil peninjauan di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan di SMPN 2 Ngamprah.

Pasalnya ada tiga ruang kelas dalam kategori rusak sedang hingga berat, ada toilet tidak berfungsi dan tidak layak digunakan, papan tulis dalam kondisi kurang baik, serta kebersihan lingkungan yang tidak terjaga.

"Hasil pantauan tadi ada tiga ruang kelas rusak sedang hingga berat, toilet tidak layak, papan tulis kurang baik, serta masalah kebersihan lingkungan," sebutnya kepada wartawan, Senin (24/8/2026).

Dirinya menyayangkan kondisi tersebut, mengingat SMPN 2 Ngamprah adalah sekolah yang pernah juara 1 Adiwiyata tingkat nasional membawa nama Bandung Barat.

"Jadi kenapa bisa sampai seperti ini. Ke mana itu dana BOS-nya. Harusnya dengan pemeliharaan ringan, hal ini tidak akan terjadi sampai saat seperti sekarang ini," sambungnya.

Ia menegaskan, tiga ruang kelas yang rusak telah masuk dalam daftar prioritas perbaikan dan dianggarkan melalui perubahan APBD tahun ini.

Pihaknya juga telah menggandeng REI Jawa Barat melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (CSR) untuk merehabilitasi seluruh toilet di SMPN 2 Ngamprah.

"Untuk toilet, alhamdulillah kita dibantu CSR dari REI Jawa Barat melalui Pak Norman. Semua perbaikan toilet akan dilakukan oleh mereka. Kalau ruang kelas anggaran perbaikannya dari APBD," imbuhnya.

Ketua Komisi IV DPRD KBB Nur Djulaeha menilai kondisi SMP Negeri 2 Ngamprah yang berada di Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, dari aspek sarana dan prasarananya jauh dari layak.

Sekolah yang dulunya pernah meraih juara 1 Adiwiyata tingkat nasional ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan. Apalagi kondisi tersebut sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu.

"Kami liat ruang kelas rusak, toilet tidak berfungsi hingga lingkungan yang tidak terawat. Kondisi ini menuai pertanyaan mendasar, ke mana perginya anggaran pemeliharaan sekolah selama ini," ucapnya.

Menurutnya kunjungan pengawasan ini bukan sekadar menanggapi keramaian di media sosial, namun bagian dari fungsi pengawasan rutin yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

Kondisi fisik sekolah menjadi cerminan langsung dari kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Sekolah yang kumuh dan tidak terawat tidak hanya menyulitkan proses belajar, namun juga memengaruhi semangat dan karakter siswa.

Secara fisik sarana dan prasarana itu menjadi salah satu representasi maju mundurnya dunia pendidikan. Terlebih SMPN 2 Ngamprah berada di Ibu Kota Bandung Barat dan termasuk wilayah perkotaan serta menjadi salah satu sekolah favorit.

"Saya tidak ingin lagi melihat sekolah-sekolah yang kumuh. Bagaimana kita yang melihat saja sudah tidak nyaman, apalagi anak-anak yang menjalani kegiatan di sini. Wajar jika mereka akhirnya mencoret-coret dinding, karena sekolahnya sendiri tidak terawat dengan baik. Itu sangat disayangkan," ujar Politisi PKS KBB ini.

Sementara itu Plt Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Barat, Yadi Azhar mengakui telah mendapat arahan langsung dari Bupati Jeje Ritchie Ismail untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan mendalam terhadap penggunaan anggaran di SMPN 2 Ngamprah.

Berdasarkan data awal, ungkap Yadi, Dana BOS sebesar Rp1,3 miliar diterima dalam dua tahap pencairan, yakni pada semester satu dan semester dua. Hingga pencairan per Mei, baru sekitar Rp64 juta yang tercatat telah digunakan.

Sementara sisa anggaran belum diketahui realisasinya. Padahal, berdasarkan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2006, dana 20% tersebut secara khusus diperuntukkan bagi rehabilitasi ringan, perbaikan plafon, perawatan toilet dan pemeliharaan fasilitas sekolah lainnya.

"Kami ditugaskan oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut berkaitan dengan Dana BOS di SMPN 2 Ngamprah. Total dana BOS yang diterima Rp1,3 miliar, 20%-nya untuk sarana prasarana, itu sekitar Rp274 juta," ucapnya.

Menurutnya, hingga pencairan bulan Mei, yang tercatat baru digunakan sekitar Rp64 juta. Sisanya belum diketahui untuk apa. Padahal di lapangan, plafon rusak, toilet rusak.

Yadi menegaskan, peraturan terkait penggunaan dana BOS sudah sangat jelas, seperti pemeliharaan ringan seperti perbaikan plafon, perawatan saluran air hingga perbaikan toilet adalah pos pengeluaran yang sah dan diwajibkan agar kerusakan tidak membesar.

Jika pemeliharaan rutin dilakukan dengan benar, kerusakan berat yang kini terlihat seharusnya tidak terjadi. Itu seharusnya dilakukan secara berkala, sehingga tidak sampai rusak berat seperti sekarang.

"Kenapa tidak dilakukan? Itu yang akan kami periksa secara detail. Apakah dananya tidak cair, atau cair tapi tidak digunakan untuk yang seharusnya," pungkasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network