"Yang paling dominan memang karena faktor ekonomi. Sekitar 80 persen, tidak sampai 90 persen," ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdik terus berkoordinasi dengan aparat kewilayahan, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT dan RW. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong orang tua agar kembali memberikan akses pendidikan kepada anak-anak mereka, terutama melalui jalur pendidikan kesetaraan.
Menurut Asep, pendidikan kesetaraan menjadi salah satu solusi bagi anak-anak yang terkendala mengikuti pendidikan formal. Selain tidak dipungut biaya, program tersebut memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh ijazah yang sah hingga jenjang Paket C.
"Yang penting anak tetap bisa bersekolah sampai Paket C. Nanti kalau suatu saat ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ia sudah memiliki sertifikat yang sah," ucapnya.
Dalam penanganannya, Disdik juga telah memetakan kecamatan dengan jumlah ATS terbanyak. Program pengembalian anak ke dunia pendidikan akan dioptimalkan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Asep menambahkan, ATS di Kota Bandung berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari anak yang putus sekolah di tingkat SD hingga SMP. Khusus anak-anak yang putus sekolah pada jenjang SD, Disdik mulai melakukan pendekatan agar mereka kembali mengikuti kegiatan belajar.
"Untuk anak-anak yang tingkat SD, saat ini sudah mulai kami ajak kembali bersekolah, dan sebagian sudah mulai masuk," pungkasnya. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
