Demi menghindari pemecatan massal, pengelola akhirnya menerapkan sistem giliran kerja. Dampaknya, jatah masuk relawan menyusut hingga sekitar 12 hari per bulan dengan penghasilan sekitar Rp1,2 juta—terpaut jauh dari standar UMR Jawa Barat yang berada di kisaran Rp2,3 juta.
"Kami ini mengalami dilema berat dengan kebijakan tersebut. Di satu sisi kami dipaksa mengurangi jumlah relawan, namun di sisi lain tidak boleh ada pemberhentian begitu saja, karena jika dikurangi justru akan menambah angka pengangguran baru di daerah," ujar dia.
Abah Ucu turut mengusulkan agar BGN segera membentuk Deputi Kemitraan sebagai wadah komunikasi dua arah. Ia menyayangkan kebijakan anyar ini meluncur tanpa sosialisasi matang, padahal sebelumnya BGN telah menyetujui mekanisme akreditasi dan grading agar kebutuhan tiap dapur tidak dipukul rata.
Terbebani Aplikasi Harian dan Nasib Investasi Dapur Baru
Selain urusan tenaga kerja, kerumitan birokrasi digital turut menjadi sorotan. Perwakilan SPPG asal Kabupaten Ciamis, Robi Tamzil, mengeluhkan habisnya waktu dan tenaga pengelola hanya untuk mengurus pelaporan di berbagai aplikasi setiap hari yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan mutu makanan anak.
"Salah satunya aplikasi LPDH (Laporan Pertanggungjawaban Dana Harian) yang hari ini banyak sekali mitra menjadi korban karena kerumitan aplikasi tersebut," ungkap Robi.
Ia mendesak adanya peninjauan ulang secara menyeluruh agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini tidak tersandung persoalan teknis yang justru merugikan eksekutor di daerah.
Pandangan serupa disuarakan Karom, tokoh masyarakat asal Kabupaten Tasikmalaya yang turut serta dalam rombongan. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap upaya BGN melakukan efisiensi anggaran, namun mengingatkan agar langkah itu tidak memicu gejolak sosial di masyarakat.
"Jika tidak segera dilakukan evaluasi, maka bakal ada ribuan pengangguran baru akibat pemangkasan jumlah relawan ini. Bahkan sekarang pun sudah mulai terjadi konflik di lapangan karena banyak relawan terpaksa dihentikan tanpa alasan yang jelas," kata Karom.
Ia juga menagih kepastian izin operasional bagi unit-unit SPPG baru. Pasalnya, tidak sedikit warga yang sudah mengeluarkan modal pribadi sangat besar untuk membangun fasilitas dapur demi menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi hingga kini belum diizinkan berjalan.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
