Geruduk DPR RI, Perangkat Desa se-Indonesia Tuntut Diterbitkan NIPD

Salah seorang perwakilan PPDI dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), Slamet (43) mengaku, dirinya bersama perangkat desa se-indonesia ingin ada kejelasan soal status perangkat desa.

"Kita ini kalau diganti sama kepala desa bisa habis, gak jelas statusnya. Makanya kita minta ada nomor induk (NIPD) supaya jabatan kita sampai usia 60 tahun ya tetap," ujar Slamet.

Baca Juga

Pengamat Cium Aroma Mobilisasi Unjuk Rasa Perangkat Desa di Gedung DPR RI

Setiap bulannya, kata Slamet, ia mendapat upah sebesar Rp2.020.000 dari pemerintah.

"Memang kecil, tapi kita berharap ada kepastian dari pemerintah khususnya mengenai status kita dan nomor induk," tandasnya.

Editor : Zhafran Pramoedya