Lunasi Utang Petani Milenial, Pemprov Jabar Pasang Badan

BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) pasang badan soal utang piutang yang membelit peserta program Petani Milenial Gelombang 1. Utang ke Bank BJB akan dilunasi langsung pada pekan depan.

Kepala Biro Perekonomian Setda Jabar, Yuke Mauliani Septina mengatakan, janji pelunasan utang senilai ratusan juta ke Bank BJB itu sebagai bentuk tanggungjawab Pemprov Jabar. Lalu, itu juga jadi bukti Pemerintahan Ridwan Kamil tidak akan lepas tangan.

Baca Juga

Ridwan Kamil Harap Program Petani Milenial Dilanjutkan Gubernur Jabar Selanjutnya

"Kami hari Senin akan diselesaikan pembayaran kredit mereka ke bank Jabar (BJB)" kata Yuke saat konferensi pers di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (2/2/2023).

Sementara itu, BUMD PT Agro Jabar selaku Avalist/penjamin dalam program Petani Milenial bakal menyelesaikan utang kredit 18 peserta Gelombang 1 ke Bank BJB. Adapun dalam program tersebut dari 18 anggota ini satu orang meminjam uang sebesar Rp50,2 juta.

"Itu kan 18 peserta yang dapat KUR kali Rp50 juta. Itu kewajiban pokoknya. Jadi kreditnya itu Rp900 juta sebagai modal untuk petani," kata Direktur Utama PT Agro Jabar, Nurfais Almubarok.

Baca Juga

Urus Utang Petani Milenial, Ridwan Kamil Tidak Bisa Sewenang-wenang Suruh BJB Fleksibel

Kendati demikian, skema pembayaran utang tidak semuanya ditanggung PT Agro Jabar. Menurutnya, CV Minaqu Indonesia selaku Offtaker akan ikut bertanggungjawab dalam penyelesaian kasus ini.

"Iyah ada progres dari mereka juga. Jadi Minaqu membayarkan juga," ungkapnya.

Sebelumnya, anggota Petani Milenial Gelombang 1, Rizky Anggara mengatakan, ada beberapa kekacauan dalam program tersebut. Pertama banyak anggota Petani Milenial yang terlilit utang karena offtaker CV Minaqu Indonesia belum menjual hasil panen yang mengakibatkan anggota dikejar oleh pihak bank. 

Baca Juga

Kasus Program Petani Milenial Jabar Ibarat Fenomena Gunung Es

Petani Milenial, kata dia, sudah empat kali memanen tanaman hias dengan nilai penjualan mencapai angka sekitar Rp1,3 miliar. Sayangnya, hasil panen komoditas tanaman hias itu yang harusnya diterima oleh para petani tak kunjung dibayar oleh CV Minaqu Indonesia. 

Kemudian, para peserta diketahuinya banyak yang dikejar utang oleh  bank. Setiap peserta juga ditagih utang senilai Rp50,2 juta. Kondisi itu terjadi karena offtaker tak membayar hasil panen. Dia lantas menganggap Pemprov Jabar lepas tangan.

"Pemprov seakan gak mau tau sama persoalan ini bahkan Pemprov bikin gelombang yang baru sampai gelombang 10, padahal kan yang gelombang yang 1 aja belum beres. Alhasil, nama kami tercoreng dari perbankan," kata Rizky.

Editor : Zhafran Pramoedya