Pemprov Jabar Anggarkan Rp700 Miliar untuk Pilkada Serentak 2024

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Pemprov Jawa Barat menganggarkan Rp700 Miliar untuk penyelenggaraan pilkada Serentak 2024.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan pemerintah provinsi akan mengambil alih tujuh dari sembilan komponen pembiayaan Pilkada, dengan total sekitar Rp700 miliar.

Baca Juga

RS Kabupaten Diambil Alih? Pemprov Jabar Pastikan Demi Pelayanan Masyarakat

Sedang dua komponen lainnya kata Emil sapaan akrabnya akan menjadi tanggungan pemerintah kota/kabupaten masing-masing.

“Jadi Pilkada ini dibiayai bersama oleh provinsi dan kota/kabupaten, dimana semua sembilan komponen biaya. Pemerintah provinsi berbaik hati mengambil alih tujuh komponen. Dua dari kota/kabupaten, sehingga kami mengeluarkan lebih dari Rp700 miliar dan kota/kabupaten rata-rata ada yang 30, 50, 60. Di Bawah Rp100 miliar dengan beberapa ukuran,” ujarnya, Kamis (22/6/2023).

Emil berharap, kontribusi Pemprov ini dapat berujung dengan bertambahnya jumlah partisipasi pemilih di Jawa Barat, minimal 80 persen. Selain itu, dia turut mengharapkan kondusifitas dalam penyelenggaraan pesta demokrasi kelak dapat berjalan lancar, serta menghasilkan pimpinan yang berkualitas.

Baca Juga

Gerah Doxing dan Ancaman Penyiksaan, Neni Nur Hayati Somasi Pemprov Jabar: Brutalnya Luar Biasa

“Kalau bisa partisipasinya tembus 80 persen, karena (Pilkada) 2019 hanya 79 persen. Kondusifitas, track record kita yang baik tolong dijaga, tentunya hasilnya menghasilkan yang kita harapkan. Pemimpin yang berkualitas, amanah, membawa Jawa Barat semakin baik dari sisi progres pembangunan,” ucapnya.

Emil menambahkan, kepala daerah di Jawa Barat rerata akan berakhir tahun ini. Maka dari itu, mekanisme Penjabat (Pj) bupati/walikota akan ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Dimana melalui usulan dari DPRD kota/kabupaten, Gubernur Jawa Barat dan pemerintah pusat, akan figur sementara sampai pelantikan kepala daerah dilakukan.

Mengingat akan ada jeda waktu yang cukup panjang, dimana prediksi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pelantikan kepala daerah hasil Pilkada di November 2024 baru akan dilakukan sekitar April 2025 mendatang.

Baca Juga

BP Tapera, bank bjb dan Pemprov Jabar Targetkan 10.000 Unit Rumah Subsidi 2025

“Mayoritas akan berakhir di akhir tahun ini, nama-nama Pj sesuai aturan. Dari aspirasi daerah melalui DPRD, rekomendasi provinsi dan pusat. Nanti diputuskan oleh pemerintah pusat, siapa yang akan menjadi Penjabat bupati/walikota di daerah masing-masing, termasuk provinsi juga, saya juga tidak bisa intervensi. Nanti diserahkan ke pemerintah pusat,” terangnya.

Lebih lanjut dia mendorong kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan mitigasi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak, agar pesta demokrasi ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Jawa Barat.

“Bikin kampanye kreatif, jadikan pesta demokrasi yang gembira. Jabar punya saber hoax, ini bisa dilatih. Harus ada instrumen melawan pabrik hoax, sehingga benteng pertahanan Jawa Barat kokoh. Jawa Barat memiliki banyak prestasi, saya titip yang akan mengakhiri jabatan untuk rajin viralkan prestasi,” tukasnya. (*)

Editor : Abdul Basir