Tjahjo Kumolo: 2023 Instansi Pemerintah Tak Lagi Pakai Tenaga Honorer

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah pastikan tidak menggunakan tenaga honorer di seluruh instansi pada 2023 mendatang. Dengan begitu, pegawai non PNS dilingkungan pemerintah berdasarkan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga

Gantikan Tjahjo Kumolo, Azwar Anas Resmi Dilantik Jadi Menpan RB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, alasan tidak menggunakan tenaga honorer itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Pada pasal 99 ayat 1 disebutkan, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum diundangkannya PP ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun

Baca Juga

Takziah ke Rumah Duka, Presiden Jokowi Sebut Tjahjo Kumolo Sederhana dan Nasionalis Sejati

"Terkait tenaga honorer, melalui PP diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” kata Tjahjo, dikutip dari iNews.id, Selasa (18/1/2022).

Baca Juga

PDIP Jabar Kibarkan Bendera Setengah Tiang, Bentuk Duka Cita Mendalam atas Kepergian Tjahjo Kumolo

Dalam PP tersebut juga disebutkan, salah satu penuntasan pegawai non-PNS dapat dilakukan melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jika memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam PP tersebut maka tenaga honorer dapat diangkat menjadi PPPK.

Sementara untuk tenaga honorer dengan pekerjaan-pekerjaan dasar, seperti tenaga kebersihan dan keamanan dapat diambil dari pihak ketiga atau outsourcing.

Baca Juga

Ucap Belasungkawa, Ridwan Kamil Sebut Sosok Tjahjo Kumolo Sebagai Orang Tua dan Guru

“Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic seperti cleaning service, security, dan lain-lain, disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya, dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll). Alih daya ke pihak ketiga, sehingga mereka bisa diangkat sebagai karyawan di pihak ketiga tersebut,” tuturnya. (*)

Editor : Abdul Basir