Mahasiswa Jawa Barat Tuntut Bey Machmudin Turun Tangan Selesaikan Konflik Dago Elos

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Massa aksi yang tergabung dalam Mahasiswa Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung pada Jumat (29/9/2023).

Dalam aksinya, mereka menyuarakan lima tuntutan terkait permasalahan yang terjadi di tanah air khususnya di wilayah Jawa Barat agar segera diselesaikan.

Baca Juga

Program PPKS dalam Proses Pendataan, Bey: Jangan Salah Sasaran

Tuntutan pertama, massa aksi mendesak Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin untuk turun tangan dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan yang terjadi di Dago Elos, Kota Bandung.

Tak hanya itu, mereka juga meminta Bey Machmudin untuk membereskan konflik sengketa pasar antara pedagang lama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung. 

"Menuntut PJ Gubernur Jawa Barat untuk berpihak kepada warga Dago Elos dalam konflik sengketa lahan antara warga dengan pihak swasta (PT. Dago Inti Graha dan Muller cs) dan pedagang Pasar Banjaran atas konflik sengketa pasar antara pedagang lama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung," kata Koordinator Lapangan Aksi Mahasiswa Jawa Barat, Arya Pradana.

Baca Juga

Doa Bersama Lintas Agama di Jabar, Bey: Cooling System Ciptakan Pilkada Damai

Arya mengatakan, pihaknya juga meminta sikap tegas Bey Machmudin terkait penggurusan di wilayang Rempang.

"Menuntut sikap tegas PJ Gubermur Jawa Barat sebagai representatif wargi Jawa Barat untuk menyuarakan solidaritas terhadap Masyarakat yang tergusur di Wilayah Rempang," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga menuntut Bey Machmudin untuk segera permasalahan sampah di Jawa Barat.

Baca Juga

Tinjau Lokasi Banjir di kabupaten Bandung, Bey Pastikan Proses Pencoblosan Tetap Lancar

Di lain sisi, pihaknya juga meminta Jaksa Agung melakukan penyidikan terhadap seluruh kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM.

"Agar keseluruhan kasus tersebut dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan mandat UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM melalui proses Yudisial," katanya.

Terakhir, pihaknya menuntut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat membuat Pakta Integritas terkait pelayan yang humanis, berpihak kepada rakyat, dan mewujudkan pencgakan demokrasi dan HAM.

Editor : Rizal Fadillah