Bey Bakal Data Ulang Gedung Pemerintahan yang Boleh Dipakai Kegiatan Politik

Baca Juga

Realisasi Investasi Jabar 2024 Capai Rp251 Triliun, Tertinggi di Indonesia

"Jujur, setelah kejadian ini (Pembatalan Anies Baswedan di GIM) saya minta dievaluasi semuanya, dan kami akan lebih terbuka, lebih transparan," ucap Bey, Selasa (10/10/2023). 

Bey mengatakan, evaluasi yang akan dilakukan yaitu dengan mendata lebih pasti mana saja gedung pemerintahan yang bisa dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan politik. Hasilnya, akan diumumkan secara terbuka pada masyarakat. 

"Kami akan mengumumkan gedung mana saja yang boleh, gedung mana yang tidak boleh. Jadi dengan kejadian ini kami akan mengundang Bawaslu, KPU untuk berdiskusi tentang hal ini," ungkapnya.

Baca Juga

Pemprov Jabar Evaluasi Kerja Sama dengan PT TRPN usai Pembongkaran Pagar Laut Bekasi

Bey juga mengingatkan, beberapa bangunan lain di luar Pemprov Jabar juga ada yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik, seperti tempat ibadah dan gedung pendidikan. Bey memastikan, semuanya akan diumumkan lebih jelas nantinya. 

"Tidak hanya gedung di provinsi, termasuk seluruh gedung, semua juga akan kami evaluasi, dan kami sampaikan kepada publik mana yang boleh, mana yang tidak boleh," katanya. 

Editor : Rizal Fadillah