Penyatuan paguyuban-paguyuban yang ada menjadi satu wadah juga akan memudahkan Kejari sebagai eksekutor putusan Pengadilan dalam pembagian dan pengawasan aset sitaan. Paguyuban yang dibawanya telah siap jika data anggota korban paguyubannya akan di audit lagi baik oleh auditor independen yang ditunjuk Kejaksaan maupun oleh LPSK. Audit ini sangat diperlukan agar data kerugian yang diklaim oleh korban memang sesuai dan valid.
"Selain itu juga untuk mencegah jangan sampai korban yang sudah balik modal tetap mengklaim rugian, atau ada juga korban yang klaimnya tidak sesuai dengan bukti pendukung yang valid, misalnya tidak ada bukti transfer dan rekening korban, tidak punya bukti member DNA Pro,” pungkasnya.
Diketahui, korban Investasi DNA PRO yang kasusnya telah bergulir sejak tahun 2022, namun hingga saat ini belum juga tuntas. Perkembangan terakhir kasus penipuan investasi bodong robot trading ini sedang dalam proses lelang aset-aset bangunan.
Pada awalnya, sebagian besar korban DNA PRO merasa resah bahkan frustasi menghadapi proses hukum yang masih jalan ditempat. Mereka menilai tidak ada kemajuan yang berarti dan mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum.
Henry mengatakan, saat ini para korban mendapatkan harapan setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung menyatakan akan mengakomodir (membantu penyelesaian) kasus yang kerugiannya ditaksir sebesar Rp56 miliar.
“Kami mengapresiasi kinerja Kejari Kota Bandung khususnya kepada Kepala Kejari Kota Bandung Bapak Rachmad Vidianto yang menyatakan akan mengakomodir korban investasi DNA PRO, termasuk bagi korban yang belum masuk dalam Laporan Polisi,” kata Henry.
Editor : Abdul Basir