Survei Kitapolling: Kepercayaan Publik pada MK Turun Pasca Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) menurun setelah putusan gugatan batas usia minimum capres dan cawapres untuk Pilpres 2024.

Penurunan kepercayaan publik itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga polling online, kitapolling.com.

Baca Juga

DPR Abaikan Putusan MK, Ketum Persis: Kami Sangat Prihatin

Hasil polling menunjukan dari 1745 audiens menjawab sangat percaya 16,8 persen, cukup percaya 40,7 persen, kurang percaya 40,7 persen, tidak percaya sama sekali 0,4 persen. 

Independent Researcher kitapolling.com, Budi Satria Dewantoro menjelaskan, performa MK ini juga disorot dengan adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjatuhkan sanksi etik.

“Menurut hasil jajak pendapat kepercayaan masyarakat terhadap MK sebagai institusi yang memperjuangkan kepentingan rakyat tidak terlalu anjlok,” ucap Budi dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).

Baca Juga

MK Diminta Tolak Tudingan Suara Nasdem Berkurang dan Suara Golkar Bertambah di Dapil Jabar 1

Selanjutnya, pendapat publik juga dihadapkan dengan kondisi pro kontra berkenaan dengan Putusan MK dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah Pasal 169 huruf q UU No.17/2017 tentang Pemilihan Umum yang membuka kesempatan bagi anggota legislative dan kepala daerah pada semua tingkatan mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres kendati belum berusia 40 tahun. 

Dari 1734 audiens, 49,7 persen diantaranya menyatakan kurang puas, tidak puas sama sekali 42 persen, cukup puas 6 persen, sangat puas 2,3 persen.

Kemudian, pasca permohonan uji materil atau Judicial Review tentang syarat Capres dan Cawapres yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu pasca putusan MK yang diajukan Brahma Aryana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, memunculkan data bahwa dari 2077 audiense sebanyak 52,4 persen menyatakan setuju dibatalkan.

Baca Juga

Pengacara dan Jawara Bela Umat Ajak Masyarakat Kawal Demokrasi di Indonesia

“Dibatalkan sebagian dengan pembatasan sampai jabatan gubernur untuk usia di bawah 40 tahun 33,9 persen, dan tidak dibatalkan 13,7 persen,” tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah