Ridwan Kamil Pastikan Bukan Penyelenggara Jambore BPD Tasikmalaya: Saya Undangan

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membantah, jika dirinya melakukan pelanggaran kampanye saat hadir di Jambore Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Tasikmalaya.

Ridwan Kamil menjelaskan, kehadiranya dalam kegiatan tersebut bukan dalam kegiatan berkampanye, melainkan atas dasar undangan dari pihak penyelenggara. 

Baca Juga

Jalani Pemeriksaan soal Pelanggaran Kampanye, Ridwan Kamil Akui Senang Bisa Klarifikasi

"Saya hadir di acara Jambore Badan Permusyawaratan Desa Tasikmalaya dalam kapasitas sebagai undangan untuk memaparkan visi misi desa dari paslon 02, sebagai ketua TKD. Ya saya paparkan lah," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya, Sabtu (20/1/2024). 

Kang Emil menyebut, BPD Kabupaten Tasikmalaya merupakan unsur para tokoh desa, bukan sebagai aparatur desa. Sehingga, dia merasa tidak ada aturan yang dilanggar, apalagi masuk dalam kaitan kampanye Pemilu 2024.

"Yang mengundang adalah pengurus PABPDSI (Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia). BPD ini perlemen desa. Golongan dari tokoh-tokoh politik desa. Bukan aparat atau ASN desa," katanya. 

Baca Juga

Hadiri Sholawat untuk Indonesia Maju di Bandung, Ridwan Kamil: Rakyat Jangan Sampai Buta Politik

Disinggung soal kegiatannya diduga melanggar UU Pemilu nomor 7 tahun 2017, pasal 280 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa tim kampanye dilarang melibatkan 11 pihak, termasuk di dalamnya ada ASN hingga kepala desa dan perangkat desa. Kang Emil memastikan, dirinya bukan penyelenggara. 

"Kan sudah saya klarifikasi. Baca lagi pasalnya, tidak boleh menyelenggarakan. Kan saya bukan penyelenggara. Saya undangan," ujarnya.

"Pasal itu kalau TKD yang menyelenggarakan, mengundang yang golongan itu, ini mah saya diundang oleh penyelenggara. Pasal itu untuk penyelenggara. Kalau TKD-nya yang bikin, mungkin jadi perdebatan, plus BPD yang hadir itu bukan ASN," tambahnya. 

Baca Juga

Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, TKD Jabar: Pernyataan Jokowi Sesuai UU Pemilu

Adapun ancaman pidana terkait pasal 280 ayat 2 itu, pelaksana dan tim kampanye yang melibatkan ASN, kades hingga anggota BPD yakni 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah.

Meski begitu, Emil mengakui dalam kegiatan itu ada lomba joget gemoy dan dirinya membagikan hadiah dalam bentuk amplop. Menurutnya, hal itu bukan merupakan politik uang, namun hanya pemberian hadiah. 

"Tidak ada bagi-bagi money politik. Haram hukumnya. Yang ada adalah pembagian hadiah bagi lomba joget gemoy, yang dibagikan hadiahnya dari atas panggung," jelasnya.

Baca Juga

Heboh Dugaan Pengeroyokan, TKD Jabar Siapkan Pendampingan untuk Korban 

Disinggung soal adanya rencana pemanggilan dirinya oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Emil memastikan hal itu akan diurus oleh tim kuasa hukumnya. Namun, dia meminta agar persoalan ini diselesaikan secara baik-baik. 

"Udah di follow up nanti oleh tim hukum TKD Jabar. Udah gitu aja. Diselesaikan dulu secara baik-baik. Udah itu aja," tegasnya. 

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Djuanda mengatakan, laporan dari PDIP Jawa Barat tengah diproses. Sejumlah orang yang terlibat dalam kegiatan ini. Disebutkannya akan dipanggil untuk dimintai keterangan. 

Baca Juga

Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di Sekretariat TKD Jabar, Sampaikan 11 Tuntutan

"Kami belum bisa sebut tegas ini pelanggaran. Ini masih dugaan. Hari ini kita panggil Ketua pelaksana, ketua BPD dan Ketua Apdesi karena ada di sana apakah datang atau undangan," ujar Dodi saat dihubungi, Kamis (18/1/2024).

Editor : Zhafran Pramoedya