KPK Sebut Ribuan Aset Pemprov Jabar Belum Bersertifikat

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan ada ribuan aset milik pemerintah provinsi Jawa Barat hingga tahun 2024  belum bersertifikat.

Hal itu diutarakan Kepala Satgas II Wilayah 1 Koordinator dan Supervisi KPK Arief Nurcahyo usai Rapat Koordinasi Program 2024 serta Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (27/3/2024).

Baca Juga

Upaya Pencegahan Oknum Nakal, KPK Imbau Pemprov Jabar Segera Rampungkan Sertifikasi Aset

“Sampai hari ini 2024 ternyata, aset pemerintah provinsi Jawa Barat yang baru sertifikasi baru 41 persen dari 5 ribuan sekian, sehingga masih banyak PR kedepan,” kata Arief Nurcahyo.

Arief Nurcahyo mengatakan pada 2025 mendatang Pemerintah Indonesia menargetkan seluruh aset, baik milik pemerintah maupun masyarakat harus 100 persen telah tersertifikasi. Termasuk sekitar tiga ribuan aset Pemprov Jabar.

Maka dari itu, mendorong pemprov Jabar segera menginventarisir dan mengurus sertifikat aset agar tidak disalahgunakan oknum tertentu.

Baca Juga

KPK Imbau Anggota DPRD Jabar Segera Lapor LHKPN

“Kami berupaya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait  sehingga dapat kita perjelas apakah aset yang bermasalah ini memang itu secara hukumnya masih berada peruntukan menjadi barang milik provinsi atau memang harus dilepaskan oleh provinsi,” ujarnya.

“Tentunya ada regulasi dan ketentuan yang berlaku, semuanya harus melalui prosedur hukum yang berlaku. Itu salah satu kaitan kami,” tambah Arief Nurcahyo.

Sementara Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani mengungkapkan, sejatinya masalah aset memang telah menjadi PR dan tengah diupayakan untuk dirampungkan sertifikasinya.

Baca Juga

Jadi Tersangka KPK, Ema Sumarna Mengundurkan Diri Dari Sekda Bandung

Jumlahnya yang tidak sedikit sambung Eni, diakuinya membutuhkan waktu cukup panjang. Hadirnya target 300 aset harus sudah tersertifikasi pada tahun ini, menjadi motivasi bersama untuk diselesaikan.

"Aset kita banyak dan tidak di desentralisasi, dikelola BPKAD. Tapi oleh OPD lain. Ada OPD yang kelola aset jumlahnya ribuan. Kita terimakasih dengan adanya MCP KPK, karena membantu menertibkan. Kita mencoba untuk meningkatkan target, 300 bidang harus disertifikasi tahun ini. Kebanyakan (aset) tanah, irigasi, jalan," paparnya. (*)

Editor : Abdul Basir