Pengacara dan Jawara Bela Umat Ajak Masyarakat Kawal Demokrasi di Indonesia

Baca Juga

Pilkada 2026 Bisa Kembali ke DPRD? Pengamat Sebut Langkah Ini Cederai Konstitusi

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa permohonan Anies-Muhaimin tidak memiliki dasar hukum yang cukup.

Ketua MK, Suhartoyo menyatakan, dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 bahwa Mahkamah menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Anies-Muhaimin.

Dalam pertimbangannya, MK mengelompokkan argumen dari Anies-Muhaimin menjadi enam klaster, termasuk independensi penyelenggara pemilu, keabsahan pencalonan, bantuan sosial, mobilisasi pejabat negara, prosedur pemilu, dan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

Editor: Rizal Fadillah