Pengusaha Keluhkan Aturan Baru KLHK soal Perizinan Berusaha Pengelolaan Limbah B3 

Baca Juga

Dua Kali Beruntun, Pemkab Bandung Raih Penghargaan Proklim dari KLHK

"Sementara Permohonan Perizinan Berusaha Pengelolaan Limbah B3 disampaikan oleh entitas bisnis melalui sistem OSS (Online Single Submission) atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, tetapi kenyataannya banyak pengusaha mengeluh terkait lamanya terbit Persetujuan Teknis (Pertek). Persetujuan Lingkungan sangat tergantung dari Persetujuan Teknis," kata Hengki, Selasa (10/9/2024). 

Padahal, ujar Hengki, pasal-pasal di Permen LHK No. 9 tahun 2023 sudah diatur tata waktu bagi pemohon yang telah melengkapi persyaratan administrasi dan teknis untuk mendapatkan Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kementerian LHK.

"Jika pejabat pemberi izin dengan entitas bisnis taat atas ketentuann dari Permen LHK tersebut, setidaknya paling lama dalam waktu 60 hari harusnya Persetujuan Lingkungan sudah terbit dari Ditjen PSLB3 Kementerian LHK," ujarnya. 

Baca Juga

Berperan Aktif Jaga Lingkungan, Pemprov Jabar Raih Penghargaan ProKlim 2023

Akan tetapi, tutur Hengki, faktanya dari informasi yang diperoleh CERI, banyak entitas bisnis berkode KLBI 38120 dan KLBI 38220 sudah lebih sebulan belum juga terbit persetujuan teknisnya.

"Persetujuan teknis itu penting bagi entitas bisnis, agar bisa mendesain dan membangun kolam pengelohan limbah yang sudah disetujui oleh pejabat teknisnya," tutur Hengki. 

Editor : Ude D Gunadi