Muslim menyarankan DPR membentuk panitia kerja dan panitia khusus, untuk membantu mengungkap dugaan mafia migas di perusahaan minyak milik negara tersebut.
“DPR perlu segera membentuk panja (panitia kerja) atau Pansus (panitia khusus) untuk mengusut proses rekrutmen jabatan, atau jual beli jabatan atau kepentingan orang-orang tertentu di situ,” tutur Muslim.
Diketahui, Mr J, nama yang pernah disebut saat RDP antara PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), dengan Komisi VII DPR RI pada 10 April 2023 lalu.
Saat itu, anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mempertanyakan siapa Mr J sebagai sosok berpengaruh dalam penempatan pejabat dan pengaturan proyek di perusahaan minyak dan gas milik negara.
Namun, setelah hampir 2 tahun lebih tenggelam, nama Mr J ini muncul kembali dalam Diskusi Pegiat Energi seiring terungkapnya kasus dugaan mark up harga dalam impor minyak mentah dan BBM sepanjang 2018 hingga 2023 yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam diskusi tersebut muncul nama-nama lain, seperti ET/BT, HR dan MRC serta Kr.
Editor : Ude D Gunadi