Korupsi Bandung Smart City, Pengadaan CCTV dan PJU Akal-akalan Eks Sekdidshub-Legislator

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pengadaan kamera CCTV Program Bandung Smart City tahun anggaran 2022 merupakan akal-akalan eks Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Khairur Rijal dan sejumlah eks legislator DPRD Kota Bandung. 

Fakta ini terungkap dalam sidang kasus korupsi pengadaan CCTV dan Penerangan Jalan Umum-Penerangan Jalan Lingkungan (PJU-PJL) di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (25/2/2025). 

Baca Juga

4 Eks Legislator Didakwa Terima Uang Kotor Bandung Smart City dari Mantan Sekda Ema Sumarna

Dalam dakwaan yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan pengadaan CCTV dan PJU-PJL dilakukan tanpa kajian dan perencanaan kebutuhan. 

Pengadaan CCTV dan PJU-PJL muncul dari inisatif eks Sekdishub Kota Bandung dan sejumlah eks anggota dewan untuk mengeruk dana APBD Kota Bandung bernilai puluhan miliar rupiah. 

Sidang kasus korupsi pengadaan CCTV, PJU-PJL itu mendudukan eks Sekda Kota Bandung Ema Sumarna di kursi terdakwa. Ema pertama hadir di ruang sidang. Selain Ema, empat terdakwa lain juga hadir, yaitu, eks anggota DPRD antara lain, Riantono, Achmad Nugraha, Yudi Cahyadi dan Ferry Cahyadi. 

Baca Juga

Ema Sumarna Sidang Perdana Kasus Korupsi Proyek Bandung Smart City di Pengadilan TIpikor Pekan Depan

Tim JPU KPK menghadirkan saksi Andri Sijabat selaku Kepala Seksi (Kasi) Lalu Lintas Dishub Kota Bandung, Dimas dan Roni selaku Kasi Program Dishub Kota Bandung.

Dalam kesaksiannya, saksi Andri Sijabat mengatakan, pengadaan kamera CCTV pada TA 2022 dilakukan tanpa kajian perencanaan kebutuhan. Pengadaan kamera CCTV, kata Andri, muncul berdasarkan inisiatif Khairur Rijal dan sejumlah eks anggota DPRD Kota Bandung menyikapi masalah Bandung Poek (gelap) dan rawan kejahatan. 

Setelah APBD Perubahan tahun anggaran 2022 disahkan sebesar Rp47 miliar, Andri mengatakan, bidangnya mendapatkan anggaran Rp7,5 miliar. Terdiri atas Rp5 miliar untuk pengadaan CCTV dan Rp2,5 miliar untuk pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas (Apil).

Baca Juga

Ema Sumarna Ditahan KPK, Ini Kata Pj Wali Kota Bandung

"Rp5 miliar itu usulan dari Pak Khariur Rijal. Kajian perencanaan kebutuhan tidak ada," kata Andri menjawab pertanyaan JPU.

Andri menyatakan, proyek Apil tidak ada di APBD 2022 murni, namun muncul di APBD 2022 perubahan. Andri Sijabat mengatakan sempat bertemu dengan Yudi Cahyadi dan Khariur Rijal di salah satu kafe di Kota Bandung. 

Dalam pertemuan itu, ujar Andri, Yudi Cahyadi sempat marah-marah kepada Khairur Rijal agar segera melaksanakan program tersebut. Kemarahan Yudi kepada Khairul terjadi diduga karena akan memasuki akhir 2022 sehingga anggaran yang dianggarkan harus segera digunakan.

Baca Juga

Korupsi Smart City, KPK Tahan Eks Sekda Bandung dan Tiga Legislator

Andri mendapatkan informasi dari Khariur Rijal terkait atensi dewan atas proyek-proyek yang dikerjakan Dishub Kota Bandung. Apalagi APBD 2022 perubahan telah disahkan menjadi Rp47 miliar. 

Diketahui, kasus korupsi Program Bandung Smart City telah menyeret sejumlah nama seperti eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana, eks Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan dan eks Sekdishub Kota Bandung Khairur Rijal.

Selain itu, KPK juga menyeret sejumlah pihak swasta. Mereka telah divonis hukuman penjara dan saat ini tengah menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung. 

Editor : Agus Warsudi