Akademisi Sebut Banyak Pasal di RUU KUHP Harus Dikritisi, Jangan Sampai Terjadi Abuse of Power

"Masalah, apakah komisi kejaksaan ini sudah bisa mengawasi atau mengontrol pada jaksa yang mendapatkan kewenangan ini. Lalu, bila dilihat seperti kompolnas, sisi rekrutmennya kan banyak perwira tinggi purnawirawan yang direkrut," ujarnya.

Deni mengharapkan reformasi di tubuh Polri yang harus lebih ketat lagi dalam merekrut anggota kepolisian sehingga nanti bisa menghasilkan polisi yang berintegritas dan profesional. Kemudian, terkait kompolnas, katanya pun harus direformasi. 

"Jangan banyak perwira yang pensiun untuk di kompolnas baik dari sisi jumlah maupun kualitatifnya. Lalu, dari civil society harus diperkuat dengan perlunya partisipasi masyarakat dalam rancangan hingga pengawasan RUU ini," tutur Deni. 

Pada prinsipnya, kata Deni, kepolisian harus kembali kepada hakikatnya sebagai alat negara bukan alat penguasa. Sebab, bila menjadi alat penguasa, sudah melupakan sumpah kepolisian. 

"Polisi itu pengayom maka jangan mau menjadi alat penguasa. Kewenangan besar tanpa diimbangi pengawasan dari lembaga independen dan civil society maka cenderung abuse of power," ucapnya.

Editor : Agus Warsudi