Minim Peran Advokat dan Transparansi, RUU KUHAP Dikritik dalam Diskusi Publik di Bandung

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang tengah digodok DPR RI menjadi sorotan serius dalam Diskusi Publik yang digelar di Gedung Indonesia Menggugat, Rabu (9/4/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPC Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Bandung bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR).

Baca Juga

Muhammad Farhan Kecam RUU Pembatasan Salat di Italia

Diskusi publik ini merupakan bentuk komitmen terhadap hak dan kewajiban meaningful participation masyarakat dalam proses legislasi, sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Para ahli hukum dan praktisi hadir memberikan masukan terhadap draf RUU yang dinilai masih menyimpan banyak persoalan mendasar.

Andrea H. Poeloengan, SH., M.Hum., MTPC, Tenaga Profesional Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI, secara khusus menyoroti lemahnya posisi advokat dalam draf RUU KUHAP. Bahkan, dalam draf terakhir yang ia terima, kata “advokat” hanya disebut sebanyak tiga kali.

“Hal ini sangat disayangkan. Padahal advokat adalah jembatan antar subsistem peradilan pidana. Mereka hadir sejak penyidikan, penuntutan, persidangan, eksekusi, bahkan pasca-penahanan,” tegas Andrea.

Editor: Agung Bakti Sarasa