Polemik Rombel 50 Siswa di Jabar, FKSS Ancam Gugat Keputusan Gubernur

Baca Juga

Utamakan Hak Pendidikan, Wali Kota Pasang Badan Demi 900 Siswa SDN 026 Bojongloa

Ade mengusulkan pendekatan alternatif agar siswa dari keluarga kurang mampu bisa diarahkan ke sekolah swasta, disertai dengan subsidi dari pemerintah daerah.

“Daripada penambahan siswa dipaksakan di sekolah negeri, lebih baik diberikan ke sekolah swasta. Karena siswa di sekolah negeri juga perlu dibiayai pemerintah, mengapa tidak biaya tersebut diberikan kepada sekolah swasta sebagai subsidi?” katanya.

FKSS bahkan telah menyiapkan opsi hukum bila tuntutan revisi Kepgub tidak direspons oleh Pemprov Jabar.

Baca Juga

Usai Lama Kosong Puluhan Kepala Sekolah Dilantik, Ini Pesan Khusus Bupati Jeje Ritchie

“Intinya, kami sudah siap apabila harus berlanjut di PTUN, makanya dari sekarang mulai dirumuskan segala sesuatunya kalau nantinya harus mengajukan gugatan,” ujar Ade.

Dinas Pendidikan Jabar Klarifikasi: Fokus pada Anak Rentan

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa kebijakan ini didesain untuk menjangkau anak-anak dari kelompok rentan, terutama mereka yang terancam putus sekolah karena kendala ekonomi, bencana, atau tidak memiliki dokumen kependudukan.

“Semangatnya adalah untuk mencegah anak-anak yang dikhawatirkan tidak sekolah karena persoalan geografis, afirmatif, bisa karena bencana, atau karena anak yatim miskin, susah administrasi kependudukannya dan itu kita temukan,” jelasnya.

Editor: Agung Bakti Sarasa