Sekretaris IAW Sorot Rangkap Jabatan Wamen: Cemari Komitmen Efisiensi Presiden Prabowo

Iskandar mendesak agar pemerintah mengambil sikap tegas dan tidak menambah beban politik baru melalui pembiaran praktik rangkap jabatan yang telah dikritisi oleh MK. Ia mengingatkan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi jumlah menteri namun memberikan kompensasi lain lewat jabatan komisaris.

“Efisiensi bukan berarti semata-mata mengurangi jabatan menteri, namun bukan juga mengkompensasi pendapatan Wamen lewat BUMN. Justru hal seperti itu yang bertolak belakang dengan janji Presiden Prabowo bahwa negara harus dikelola dengan hemat, gesit, dan bersih,” kata Iskandar.

Ia juga menambahkan bahwa jika memang ada ketimpangan pendapatan, solusinya adalah memperbaiki sistem kompensasi, bukan membuka peluang rangkap jabatan.

“Kalau ada wakil menteri yang merasa kurang besar gajinya, maka solusinya bukan menambah jabatan, melainkan merombak sistem kompensasi secara adil dan transparan,” tegasnya.

Dalam konteks moral dan keteladanan pejabat publik, Iskandar memperingatkan agar para pejabat tidak terus-menerus berlindung di balik celah hukum untuk membenarkan praktik yang tidak etis.

Editor : Abdul Basir