FPDIP Jabar Absen di Paripurna APBD Perubahan: Gubernur Dedi Mulyadi Inkonsisten

"Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat berpendapat bahwa efisiensi belanja yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat tidak dilakukan secara utuh, terarah dan mempertimbangkan ASTA CITA dan 17 Program Prioritas dan mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar delapan kali yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ucapnya.

"Dengan menghilangkan program/kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, khususnya program atau kegiatan dalam bentuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta hibah kepada sekolah-sekolah swasta/pondok pesantren," tambahnya.

Khusus hibah kepada pondok pesantren lanjut dia, Gubernur Jawa Barat pernah menyampaikan akan mengalokasikan sebesar Rp135 miliar pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat TA 2025 melalui akun media sosialnya, tetapi kenyataannya Hibah Pondok Pesantren dihilangkan dan diganti dengan Program Beasiswa Santri sebesar Rp10 miliar. 

Selain itu, adanya program gubernur tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan yang salah satunya menata pedagang kaki lima /UMKM dengan dilakukan pembongkaran di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat. Tidak diikuti dengan Perencanaan Program Relokasi (penempatan kembali pedagang) yang jelas dan transparan dengan beban tanggung jawab anggaran melalui APBD Provinsi Jawa Barat TA 2025.

"Malah ada kesan, gubernur telah tebang pilih, tajam ke bawah tumpul ke atas, yang dibuktikan bangunan-bangunan megah milik pengusaha yang menempati lahan-lahan yang tidak sesuai peruntukkan, tidak diberi sanksi dan dilakukan pembongkaran serta masih tegak berdiri," kata dia.

Editor : Abdul Basir