Polemik KJA Lobster di Pangandaran, Wakil Ketua DPRD Jabar: Akademisi Jadi Penengah

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id  - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menegaskan persoalan Keramba Jaring Apung (KJA) lobster yang terjadi di Pangandaran berkaitan dengan praktik penjualan ilegal benih lobster yang hingga kini belum terselesaikan.

Hal ini disampaikan Ono menyikapi polemik yang berkembang belakangan ini terkait KJA Lobster Universitas Padjadjaran di Pangandaran.

Baca Juga

Jaga Kualiatas Air, Bey Tertibkan Keramba Jaring Apung di Kawasan Waduk Cirata

“Dulu pemerintah melalui Kementerian Kelautan sempat melakukan pelarangan. Namun faktanya tidak berjalan karena nelayan masih butuh makan, sehingga banyak terjadi konflik di lapangan," katanya, Kamis (28/8/2025).

Menurutnya, pemerintah sempat menghadirkan kebijakan baru berupa pembesaran lobster oleh swasta dengan melibatkan masyarakat. 

Tetapi, tegas Ono, prakteknya hanya akal-akalan untuk mendapatkan kuota ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dan akhirnya juga menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan dalam lingkaran kasus korupsi. 

Editor: Abdul Basir