Kemendagri Mulai Evaluasi Tunjangan Perumahan DPRD, Jabar Jadi yang Pertama

Baca Juga

Dede Chandra Dorong Peningkatan Layanan untuk Lansia di Jabar

Arahan Mendagri Terkait Evaluasi Tunjangan Perumahan

Baca Juga

Taufik Nurrohim Tekankan Pentingnya Sinergi Bandara Husein dan Kertajati Demi Kepentingan Rakyat

Iswara menjelaskan bahwa sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, seluruh tunjangan perumahan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia akan dievaluasi.

“Kemendagri akan langsung menindaklanjuti. Dan ternyata tidak hanya Jawa Barat, sesuai arahan Mendagri, seluruh DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia tunjangan perumahannya akan dievaluasi,” tegasnya.

Jawa Barat Jadi Percontohan Evaluasi Tunjangan DPRD

Disinggung mengenai hasil evaluasi, MQ Iswara menegaskan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi tunjangan perumahan DPRD ke Kemendagri.

“Terkait proses evaluasi di Kemendagri, menunggu semua evaluasi setiap provinsi masuk. Jawa Barat adalah provinsi pertama yang menyerahkan evaluasi ke Kemendagri,” tandasnya.

DPRD Jabar Siap Dievaluasi Kemendagri

Sebelumnya, DPRD Jabar telah menyatakan siap dan berkomitmen melakukan evaluasi terhadap tunjangan perumahan anggota dewan.

MQ Iswara menyebut tunjangan rumah yang diterima anggota dewan merupakan bagian dari belanja APBD sehingga evaluasinya menjadi kewenangan Kemendagri.

“Kami sepakat, tunjangan perumahan yang kami terima siap dievaluasi. Karena ini melekat dalam APBD, maka evaluasi akan dilakukan oleh kementerian, dan kami siap untuk itu,” ujarnya.

Editor : Rizal Fadillah