Dana Transfer Pusat ke Jabar Turun Rp2,4 Triliun, Bapenda Diminta Genjot PAD

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) harus menghadapi tantangan besar pada 2026 setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer hingga mencapai Rp2,458 triliun. Kondisi ini membuat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar dituntut bekerja lebih keras dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Bapenda Jabar, Asep Supriatna, menegaskan bahwa pengurangan dana dari pusat tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah provinsi terhadap pelayanan publik.

Baca Juga

2.131 dapur MBG di Jabar beroperasi, Pemprov Antisipasi Kenaikan Harga Telur dan Ayam

“Jalan harus tetap terbangun, layanan kesehatan harus tetap optimal, sarana pendidikan juga harus terus tersedia. Kepentingan masyarakat tetap harus terjaga,” kata Asep di Bandung, Senin (29/9/2025).

Rincian Pengurangan Dana

Berdasarkan data, alokasi dana bagi hasil pajak pusat untuk Jabar yang semula Rp2,2 triliun turun drastis menjadi Rp843 miliar. Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) dipangkas dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun.

Tak hanya itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar yang biasanya dipakai untuk pembangunan jalan, irigasi, ruang kelas, hingga puskesmas juga dihapus. Adapun DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berkurang dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun, padahal jumlah siswa SMA/SMK di Jabar terus bertambah.

Bapenda Diminta Berinovasi

Baca Juga

Jabar Gaspol ke Kancah Global! Sinergi Pemprov dan Pusat Dongkrak Ekspor Lewat WJX 2025

Asep menyebut situasi ini sebagai momentum untuk memperkuat inovasi dan kinerja Bapenda. Sejak dirinya bergabung pada Mei 2025, sejumlah langkah sudah dijalankan, mulai dari memperluas jaringan kerja sama dengan mitra Samsat, menambah kios layanan, hingga mengembangkan sistem pembayaran digital.

“Kita dihadapkan pada kondisi yang kurang berpihak pada kita. Mudah-mudahan ekonomi nasional segera membaik, sehingga pendapatan dari pajak bisa terus meningkat, begitu pula dengan tingkat kepatuhannya,” ucapnya.

Asep menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi periode kerja berat. “Dana transfer pusat mengalami pengurangan hampir Rp2,4 triliun. Saya ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk bekerja keras. Saya di sini bukan untuk bersenang-senang. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan amanat ini dengan baik,” ujarnya.

Respons Gubernur Jabar

Baca Juga

Ribuan SPPG di Jabar Belum Miliki Sertifikat Higiene Laik Higiene Sanitasi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM, sebelumnya menyatakan bahwa pemangkasan dana transfer pusat membuat proyeksi APBD 2026 ikut tertekan. Dari rencana Rp31,1 triliun, anggaran harus dikoreksi turun menjadi Rp28,6 triliun.

“Saya sebagai gubernur, pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, maupun layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pembangunan irigasi juga harus tetap berjalan,” tegasnya.

Untuk menutup kekurangan anggaran, Pemprov Jabar menempuh kebijakan efisiensi, antara lain dengan memangkas belanja hibah dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun, serta menurunkan bantuan keuangan ke kabupaten/kota dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun. Belanja barang dan jasa pun ikut ditekan, dari Rp7,6 triliun menjadi Rp6,9 triliun.

Baca Juga

Pemprov Jabar Resmi Menang Banding atas Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung

KDM memastikan penghematan itu akan difokuskan pada program prioritas, termasuk beasiswa bagi siswa kurang mampu melalui Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) di sekolah swasta.

Editor : Agung Bakti Sarasa