Jawa Barat Pimpin Indonesia dengan 5.957 Posbankum Desa dan Kelurahan

BANDUNG, iNewsBandungRaya - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kekuatan budaya adat merupakan alasan utama Indonesia bisa tetap bertahan hingga saat ini. Karena itu, ia menilai budaya lokal harus selalu diutamakan dalam pembangunan bangsa.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Tegaskan Tata Ruang Jabar Harus Selaras dengan Kabupaten/Kota

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara Peresmian Pusat Bantuan Hukum (Pusbankum) Desa/Kelurahan se-Jawa Barat di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Kamis (2/10/2025).

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Sekda Jabar Herman Suryatman, serta para kepala desa se-Jawa Barat.

Baca Juga

Tata Ruang Jawa Barat Bakal Dirombak, Sinkronkan Kebijakan Provinsi hingga Daerah

Pergub Lembaga Adat Desa Segera Terbit

Baca Juga

Penanaman di Pangalengan, Dedi Mulyadi Tegaskan Komitmen Konservasi Jabar

Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, mengumumkan bahwa pada Senin (6/10/2025) mendatang akan terbit Peraturan Gubernur (Pergub) tentang lembaga adat desa. Pergub tersebut akan memuat aturan khusus mengenai peradilan adat.

"Sebelumnya, saya sudah sebar 200 pengacara di Jabar untuk melakukan pendampingan masalah hukum di daerah," kata Dedi.

Baca Juga

Kasus Perusakan Kebun Teh Pangalengan, Dedi Mulyadi Minta Aparat Bidik Aktor Utama

Kepemimpinan Harus dengan Hati

Baca Juga

Gubernur Jabar dan Bupati Bandung Siapkan Solusi Permanen Atasi Banjir Bojongsoang–Dayeuhkolot

Dedi menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan otak, tetapi juga harus dibarengi dengan kepekaan hati dan perasaan.

"Kecerdasan manusia itu tak hanya di otak, tapi juga di perasaan," ujarnya.

Ia juga menyinggung tentang pos pengaduan di rumah pribadinya yang kerap didatangi warga dari seluruh Jawa Barat. Menurutnya, hal itu menandakan adanya kepala desa, lurah, dan camat yang kurang peka terhadap persoalan masyarakat.

Karena itu, Dedi berencana membentuk Gerakan Poe Ibu atau Sapoe Sarebu, yaitu iuran warga bersama aparat pemerintah yang dikumpulkan di satu tempat. Program ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di daerah.

Apresiasi dari Menteri Hukum RI

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, mengapresiasi langkah cepat Dedi Mulyadi dalam membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Jawa Barat.

"Ini bisa terjadi karena gubernurnya dicintai dan nyambung dengan para kepala desa dan lurah," ujarnya.

Editor : Rizal Fadillah