Gubernur Lemhannas RI Tubagus Ace Hasan Syadzily: Ketahanan Nasional Indonesia 2025 Cukup Tangguh

Gatra yang perlu menjadi perhatian adalah gatra sosial budaya, karena masih rentan terhadap disinformasi, polarisasi digital, serta penetrasi nilai-nilai eksternal yang berpotensi menggerus karakter kebangsaan.

Gatra Hankam harus mendapat perhatian seksama terutama pada peningkatan kemandirian industri pertahanan. Demikian pula gatra sumber kekayaan alam. 

"Walaupun berada pada posisi cukup tangguh, namun perlu mendapatkan perhatian karena sumber daya alam tidak hanya dipandang sebagai modal ekonomi, tetapi juga pilar penyangga kehidupan dan ketahanan nasional," tegasnya. 

Kang Ace memaparkan, berdasarkan refleksi strategis sepanjang 2025, Lemhannas RI menyimpulkan bahwa stabilitas nasional secara umum tetap terjaga dalam bingkai konsolidasi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Outlook 2026

Gubernur Lemhannas RI Tubagus Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, menghadapi 2026, Indonesia masih diwarnai berbagai dinamika. 

Pertama, pada kondisi global, dampak rivalitas kekuatan besar, Indonesia dituntut mampu mempertahankan posisi sebagai kekuatan penyeimbang  (balancing force) sekaligus kekuatan konstruktif (constructive power) dalam dinamika Indo-Pasifik, BRICS+, ASEN, dan G20. 

"Perebutan sumber daya alam kritis dunia, khususnya nikel, bauksit, tembaga, dan logam tanah jarang (rare earth elements), akan semakin intensif," ungkap Gubernur Lemhannas.

Karena itu, ujar Kang Ace, Indonesia harus memperkuat kebijakan hilirisasi, memperluas rantai pasok domestik, dan memastikan tata kelola yang transparan dan berkeadilan. 

Kedua, pada kondisi nasional, isu ketahanan nasional yang meliputi penguatan industri pertahanan, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan ideologi diproyeksikan sebagai fase penting konsolidasi capaian program prioritas nasional yang akan menjadi fondasi utama keberhasilan Asta Cita. 

Ketiga, perubahan iklim akan tetap menjadi tantangan multidimensional yang berdampak langsung pada geografi, ekonomi, sumber daya alam, dan keamanan nasional.

"Karena itu, berbagai program pembangunan nasional, khususnya ekonomi, harus mempertimbangkan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan," ujar Kang Ace.

Menurut Gubernur Lemhannas, ketika pengelolaan sumber kekayaan alam mengabaikan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan, risiko ekologis meningkat dan pada akhirnya bermuara pada potensi terjadinya krisis sosial dan ekonomi.

Editor : Agus Warsudi