Dukungan Pemprov Jabar Dihentikan, DPRD Soroti Nasib Masjid Raya Bandung

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf, menyoroti kebijakan penghentian dukungan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Masjid Raya Bandung sejak awal Januari 2026. Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan cara pandang negara yang terlalu sempit dalam melihat peran masjid wakaf bersejarah.

Menurut Maulana, negara tidak boleh membatasi tanggung jawabnya hanya pada aset yang secara administratif tercatat sebagai milik pemerintah.

Baca Juga

Geger! Masjid Raya Bandung Terlantar: Pemprov Jabar Cabut Anggaran, 135 Titik Bangunan Rusak Parah

“Negara tidak boleh hanya mengurus yang mutlak berstatus aset pemerintah. Masjid wakaf bersejarah seperti Masjid Raya Bandung tetap menjadi tanggung jawab negara, tentu dengan porsi dan mekanisme yang sesuai,” ujar Maulana Yusuf di Bandung, Rabu (7/1/2026).

Masjid Raya Bandung Ikon Sejarah, Budaya, dan Ekonomi Jawa Barat

Maulana menegaskan bahwa Masjid Raya Bandung telah lama menjadi ikon Provinsi Jawa Barat. Masjid ini tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga berperan sebagai simbol sejarah, budaya, serta identitas masyarakat Jawa Barat.

Baca Juga

Pemprov Jabar Cabut Dana Masjid Raya Bandung, Wakaf Bersejarah Terancam Terbengkalai

Selain itu, keberadaan Masjid Raya Bandung yang berada di pusat Kota Bandung memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar.

“Masjid Raya Bandung berada di jantung kota dan menjadi magnet aktivitas masyarakat, wisata religi, serta perputaran ekonomi warga sekitar. Karena itu, pengelolaannya tidak bisa dilihat semata-mata dari status kepemilikan aset,” katanya.

Status Masjid Raya Bandung sebagai Masjid Raya Agung Provinsi Jawa Barat

Baca Juga

Viral Getok Parkir di Bandung, Warga Dipalak Saat Antar Teman Salat Jumat

Maulana mengingatkan bahwa Masjid Raya Bandung pernah ditetapkan sebagai Masjid Raya Agung Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 451.2/Kep.1154-Yansos/2002.

Sejak penetapan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berperan aktif dalam pembiayaan pembangunan maupun pengelolaan masjid. Oleh karena itu, ia menilai langkah pemerintah provinsi yang kini menarik diri sepenuhnya dari dukungan operasional tidak tepat.

“Ketika dianggap aset, pemerintah hadir penuh. Namun ketika dinyatakan bukan aset, tanggung jawab dilepas sepenuhnya. Ada apa gubernur dengan yang berbau Islam?” tegasnya.

Baca Juga

Menjelang Ramadhan, Ini 4 Masjid Ikonik Bandung yang Cocok untuk Wisata Religi

Desak Gubernur Jabar Buka Dialog dan Cari Solusi Berkelanjutan

Maulana pun mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar tidak lepas tangan dan segera membuka ruang dialog dengan nadzir Masjid Raya Bandung serta para pemangku kepentingan lainnya.

Dialog tersebut dinilai penting untuk merumuskan solusi pengelolaan masjid yang adil, berkelanjutan, dan tetap mengedepankan kepentingan umat serta masyarakat luas.

Baca Juga

DKM Tak Punya Uang, Lift Menara Masjid Raya Bandung Masih Terbengkalai

“Masjid Raya Bandung adalah milik umat, ikon Jawa Barat, dan bagian dari sejarah serta denyut ekonomi masyarakat. Pemerintah seharusnya hadir sebagai pengayom, bukan sekadar pencatat aset,” pungkas Maulana.

Editor : Rizal Fadillah