Tak Cukup Solusi Cepat, Dibutuhkan Strategi Jangka Panjang Tangani Banjir Bandung
Meski demikian, Nurul menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan solusi teknis cepat. Ia mendorong pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi, untuk memperkuat agenda jangka panjang melalui pembenahan tata ruang, perlindungan kawasan resapan air, dan pengendalian alih fungsi lahan, khususnya di wilayah Bandung Utara.
Ia menambahkan bahwa target penambahan ruang terbuka hijau minimal 30 persen harus dijalankan secara konsisten, bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Normalisasi sungai juga perlu dilakukan berkelanjutan, termasuk pendalaman dan penataan alur sungai yang menjadi titik rawan luapan.
“Kalau jangka panjangnya tidak disentuh, kita hanya akan sibuk memompa air setiap tahun. Padahal yang harus kita lakukan adalah mengurangi air masuk ke kota dengan memperbaiki fungsi lingkungan dan tata ruang,” jelasnya.
Sebagai legislator pusat, Nurul menyatakan kesiapannya mendorong koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan pemerintah provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai, agar proyek pengendalian banjir berskala besar tidak terhambat oleh masalah birokrasi atau kewenangan. Ia menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah agar solusi struktural bisa berjalan seiring dengan kebutuhan mendesak di lapangan.
Di tengah intensitas hujan yang meningkat dan cuaca ekstrem, Nurul mengingatkan bahwa banjir Bandung merupakan isu bersama, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah kota.
“Ini soal keberlanjutan kota. Kalau kita ingin Bandung aman dan layak huni ke depan, maka solusi jangka pendek dan jangka panjang harus berjalan beriringan, bukan saling menunggu,” pungkasnya.
Editor : Agung Bakti Sarasa