Professor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Belajar Dari Prabowo

Sebagai contoh, peningkatan pengolahan bahan mentah di dalam negeri—beserta lapangan pekerjaan yang diciptakannya—merupakan inti agenda tersebut. 

Terlepas dari karikatur yang menggambarkan Prabowo sebagai seorang penganut statisme ekstrem, pembiayaan kapasitas hilirisasi mungkin akan terbukti sebagai bentuk kebijakan industri yang lebih tidak memaksa dibandingkan larangan ekspor nikel yang digunakan pendahulunya untuk memaksa perusahaan pertambangan melakukan pemurnian di dalam negeri. Lagi pula, kebijakan larangan ekspor lebih sulit diterapkan pada komoditas lain ketika Indonesia tidak memiliki kekuatan pasar yang sebanding.

Namun, ketika dana terbatas—dan pada kenyataannya selalu demikian—setiap pilihan pembangunan pada dasarnya bersifat politis. Memprioritaskan pembangunan smelter aluminium mungkin berarti menunda pembangunan fasilitas kesehatan. Akan tetapi, ketegangan antara berbagai pilihan itu tidak berarti sebuah sovereign wealth fund harus menjadikan imbal hasil finansial sebagai satu-satunya ukuran nilai.

Meskipun demikian, Danantara telah mengundang perbandingan yang kurang menguntungkan dengan Temasek milik Singapura—perusahaan investasi negara berorientasi komersial yang menjadi model utama di kawasan. 

Namun, Temasek bukanlah tolok ukur yang tepat. Singapura merupakan negara-kota makmur dengan penduduk enam juta jiwa. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, kaya sumber daya alam, berpenduduk hampir 300 juta jiwa, dan sedang berusaha mentransformasikan perekonomiannya.

Danantara justru mengacu pada model pertumbuhan Asia yang lebih lama, yaitu pembangunan yang dipimpin oleh negara. Negara-negara yang kini menjadi benteng kapitalisme regional—Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan—secara sengaja mengorganisasikan modal untuk mendukung pembangunan industri selama periode pertumbuhan pesat mereka.

Di Korea Selatan, yang ketika itu masih merupakan negara agraris terbelakang, Presiden Park Chung-hee menerapkan bentuk keterlibatan negara yang berbeda dalam perekonomian. Rencana pembangunan ekonomi lima tahunan diperkenalkan. 

Sementara itu, para produsen—yang kemudian dikenal sebagai chaebol—yang sebelumnya terutama bergerak di bidang pertanian dan perdagangan, diidentifikasi dan diberi sasaran pembangunan industri dengan dukungan luas dari negara. 

Samsung, misalnya, yang saat ini menyumbang hingga 17 persen terhadap PDB Korea Selatan, dahulu memperdagangkan beras dan ikan kering. Ketika perusahaan-perusahaan Korea semakin kuat, negara tersebut melakukan modernisasi dan industrialisasi. Dukungan tidak langsung negara kepada para chaebol bahkan masih berlanjut hingga hari ini. 

Jika dilihat dalam tradisi tersebut, mandat luas Danantara tampak bukan sebagai penyimpangan atau perluasan misi, melainkan justru sebagai tujuan utama pembentukan lembaga itu.

Dan mungkin di sinilah letak inti Prabowonomics: Presiden meyakini bahwa kekayaan nasional Indonesia harus digunakan secara lebih terarah demi kemakmuran rakyatnya. 

Sebuah bangsa tidak menjadi kaya hanya karena memiliki kekayaan. Bangsa itu menjadi kaya ketika kekayaan tersebut memungkinkan rakyatnya menjadi lebih produktif. Danantara merupakan upaya Prabowo untuk menggerakkan neraca keuangan negara bagi kepentingan mereka yang pada hakikatnya merupakan pemiliknya: rakyat Indonesia.

Jika Danantara berubah menjadi sumber dana politik yang terlindungi dari pengawasan, para pengkritiknya akan terbukti benar. 

Namun, kemungkinan tersebut tidak seharusnya mengaburkan apa yang sedang diupayakan—atau menyederhanakan sebuah eksperimen ekonomi yang ambisius menjadi sekadar cerminan naluri yang diasumsikan melekat pada sosok yang menjalankannya. 

Eksperimen ini juga menunjukkan kepada kepemimpinan politik dunia Barat bahwa keberhasilan tidak mungkin diraih tanpa risiko ataupun pilihan-pilihan yang sulit.

Penulis: Rovshan Ibrahimov adalah profesor pada Departemen Hubungan Internasional, Webster University. Sebelumnya, ia merupakan profesor pada School of Asian Studies, Hankuk University of Foreign Studies di Seoul.

Editor: Agung Bakti Sarasa